Law and Anthropology (Mid-semester test), April 2017

Papua New Guinea

Photo credit: Jimmy-Nelson (bonexpose.com)


Antropologi Hukum (
Mid-semester test – 4th term)

  1. Berilah kritisi bagaimana dengan antropologi hukum dapat dijelaskan berbagai persoalan mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, hal mana tidak mendapat perhatian dalam pemikiran hukum mainstream legal positivism dan legal centralism. Apa pentingnya seorang sarjana hukum mempelajari antropologi hukum?

Antropologi hukum pada hakekatnya merupakan ilmu pengetahuan (logos) yang mempelajari tentang manusia (antropos) dan sekaligus berkaitan dengan hukum.[1] Mempelajari manusia tidak lepas dari aspek budaya. Secara natural, manusia hidup dengan cara bersikap tindak yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografisnya dan konstruksi berpikirnya yang kemudian menghasilkan ide yang berbeda pula. Sebagaimana pengertian “Antrophology” itu sendiri didefinisikan sebagai “The study of humankind in all time and places.” – berarti bahwa objek kajian antropologi meliputi budaya dan antinomi dalam masyarakat hukum adat (masyarakat sederhana/indigeneous people) maupun masyarakat millenium (masyarakat modern/urban people).[2] Hukum dalam hal ini bukan saja diartikan sebagai sesuatu aturan yang mengikat dan tertulis, melainkan juga kaedah kebiasaan dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang dianggap baik.

Dalam antropologi hukum, dapat diketahui bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat. “Hukum bekerja dalam masyarakat” dapat ditafsirkan (i) hukum dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan; dan (ii) hukum dapat menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, sebenarnya, hukum berlaku sebagai suatu upaya preventif dan represif. Bagaimana antropologi hukum mempelajari hukum yang bekerja dalam suatu masyarakat dapat tercermin dalam lingkup penyelesaian konflik yang dianut oleh suatu masyarakat. Tentu tidak semua penyelesaian konflik melalui suatu lembaga peradilan. Lebih daripada itu, masyarakat hukum adat memiliki strategi ataupun cara  khusus dalam menyelesaikan konflik. Misalnya, ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan hutan lindung di dua desa Taman Nasional Kerinci Seblat – yang lebih banyak dipengaruhi oleh adanya pengubahan penggunaan secara sah atas tanah atau sumber daya hutan di atasnya secara sepihak.[3]

Mengingat hutan lindung pada dasarnya merupakan merupakan common pool resources.[4] Tapi pada kenyataannya, hak terhadap hutan tersebut dialihkan menjadi state atau private property right. Kemudian konflik tersebut, diikuti dengan batas lahan yang tidak konsisten, karena hal ini terkait pula dengan kepentingan pemerintah atas hak pengelolaan, akses terhadap hutan, dan lain sebagainya.[5] Dalam penyelesaian konflik antarkepentingan ini, resolusi konflik yang ditawarkan, ialah melalui “Tri Pugar Baru”. ‘Tri’ berarti tiga dan ‘pugar’ berarti membangun. Model ini menyediakan wadah bagi ketiga pihak – dalam hal ini kelompok warga desa di kawasan hutan lindung (tinggal, bekerja, dan atau memanfaatkan hutan), pemerintah daerah, dan masyarakat luar desa (pengusaha kayu) – untuk mencapai suatu kesepakatan guna membentuk komitmen baru pengelolaan hutan secara bersama dalam rangka menjaga kelestarian dan kebermanfaatan hutan secara proporsional dan berkesinambungan.[6] Dengan demikian, menunjukkan bahwa antropologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan mampu menyumbangkan metode penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang bersifat damai.

Tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan hukum yang damai untuk menyelesaikan konflik komunal, namun antropologi hukum menentang pemikiran hukum secara umum hanya menitikberatkan pada legal positivism dan legal centralism. Legal positivism diartikan sebagai berikut:

The label “legal positivism” is sometimes attached to a broad intellectual tradition, distinguished by an emphasis on certain aspects of legal thought and experience (namely the empirical aspects).[7]

Dikarenakan legal positivism hanya berpangkal pada keberlakuan hukum tertulis. Maka antropologi hukum menyatakan ketidaksetujuannya, bahwa sebelum suatu negara berdiri, masyarakat yang mendiami suatu wilayah telah terlebih dahulu menciptakan hukum yang berlaku dalam kehidupan mereka. Artinya, kebiasan-kebiasaan dan antinomi yang dijalankan sudah dianggap sebagai suatu hukum yang sifatnya imperatif meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Sehingga dalam hal ini, “living lawdoes exist in society. Penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum, tidak selalu dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab masyarakat hukum adat pada khususnya telah memiliki metode penyelesaian sengketa tersendiri yang pada suatu waktu dianggap menguntungkan baginya, itulah yang jalan penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh.

Sejalan dengan paradigma legal positivism, paradigma legal centralism juga ditentang oleh antrologi hukum. John Griffiths menentang legal centralism:

This ideology is shown to reflect the moral and political claims of the modern nation state and to be unsuitable and obfuscatory as far as the social scientific study of legal pluralism is concerned.[8]

Selanjutnya, teori ini didukung oleh Marc Galanter yang menentang keberadaan paradigma legal centralism yang berpandangan keadilan hanya dapat diciptakan atau setidaknya didistribusikan oleh negara melalui lembaga perangkat hukumnya. Penyebaran secara sentrifugal tersebut mengasumsikan bahwa kehidupan sosial dalam masyarakat itu tidak memiliki aturan ataupun norma. Kenyataan sesungguhnya, dalam suatu masyarakat terdapat norma-norma yang tumbuh dan berkembang menjadi hukum yang mengikat diantara mereka. Oleh karena itu, terjadilah keberagaman hukum yang tercipta dari keberagaman sistem normatif pula. Dengan demikian, benar pendapat Brian Z. Tamanaha bahwa pluralisme hukum akan ditemukan di segala tempat, mengingat masyarakat hukum adat pada khususnya telah memiliki hukum yang mengikat bagi para anggotanya.[9] Sehingga penerapan paradigma legal centralism tidak sepenuhnya dapat terlaksana sebab masyarakat hukum adat memiliki opsi tersendiri dalam menciptakan hubungan yang harmonis diantara mereka dengan hukum-hukum tradisi yang hidup di dalamnya.

Berdasarkan beberapa perpektif dalam antropologi hukum yang bertentangan dengan paradigma hukum pada umumnya, mengharuskan para sarjana hukum mempelajari antropologi hukum, hal ini penting sebab, (i) pada dasarnya, seorang sarjana hukum bukan hanya menelaah suatu permasalahan hukum dari kacamata pelanggaran hukumnya melainkan memperhatikan latar belakang pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan, bagaimana pranata dan lembaga hukum mengatur perilaku mereka. Sehingga tindakan itu akan memudahkan para juris untuk membuat kesimpulan, saran perbaikan, maupun membenahi aturan hukum yang menyangkut hak-hak tradisionil masyarakat;[10] dan (ii) digunakan sebagai bekal untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum praktis, baik ketika bersidang, menanggapi tuntutan rakyat, hingga menyelesaikan perkara di luar pengadilan.[11] Dengan demikian, jelas penting bagi sarjana hukum untuk mempelajari antropologi hukum, sehingga dapat memahami keberlakuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis – yang hidup di dalam masyarakat, guna menghadapi dan memecahkan masalah hukum praktis secara damai.

  1. Saat ini negeri kita tengah menghadapi situasi darurat ke-Indonesiaan. Hal ini ditandai oleh menguatnya kasus-kasus intoleransi dan majoritarianism, dalam bentuk pemaksaan kehendak, pengerahan masa, ujaran-ujaran kebencian, melakukan ancaman, penghasutan, dan klaim kebenaran, atas nama agama. Dampaknya adalah keresahan, ketakutan, ketidakpastian dalam masyarakat, yang bisa berdampak pada hambatan roda ekonomi, rapuhnya bangunan sosial budaya sebagi esensi ke-Indonesia-an, dan menurunnya kredibilitas kita di mata internasional. NKRI sedang menghadapi cobaan berat, sungguhpun kehidupan bersama kita sebagai bangsa sudah dinaungi oleh Pancasila dan dilegalisasi oleh Konstitusi.

Pertanyaan:

  • Bagaimanakah politisasi identitas bekerja? Ingatlah perkuliahan tentang “identitas”dan “me-liyan-kan” kelompok yang berbeda atau othering process

Identitas menurut logika kuno, diartikan sebagai dasar suatu tindakan “The ground of action” – a notion of the continuous, self-sufficient, developmental, unfolding, inner dialectic of selfhood. Namun, dalam logika masa kini, identitas sangat penting dalam keseluruhan lingkup politik, teoritis, dan konseptual.[12] Pada hakekatnya, identitas merupakan hasil dari konstruksi sosial manusia. Artinya identitas itu timbul karena implementasi ide-ide manusia yang kemudian dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi ciri khas dalam dirinya yang membedakan dirinya dengan orang atau masyarakat lain. Menurut Steph Lawler, sesuatu dapat disebut sebagai ‘identitas’, apabila keberadaan seseorang atau suatu masyarakat karena kehadiran orang atau masyarakat lainnya; hampir tidak ada yang sama persis bahkan berbeda; dan dapat dijadikan dasar untuk eksklusi diskriminasi karena distrukturkan berbeda.[13]

Dewasa ini, kepentingan suatu pihak terkadang mempengaruhi keobjektivitasannya dan menurunkan moralitasnya demi mengangkat ego dan emosionalitas sesaat. Sebut saja dalam kasus “Tuduhan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama” yang menuai banyak polemik. Di dalam kasus tersebut, dapat dikatakan syarat akan isu sara. Mengingat identitas manusia itu merupakan hasil konstruksi sosial, maka tentu berhubungan erat dengan latar belakang, ras, suku, maupun agama yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Merujuk pada pendapat Steph Lawler, bahwa identitas dapat dijadikan dasar untuk melakukan diskriminasi untuk tujuan pihak tertentu, inilah yang kemudian dikenal sebagai politisasi identitas. Suatu politisasi identitas bekerja, ketika suatu perbedaan yang seharusnya menjadi warisan keberagaman demi mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan saling berdampingan – berubah menjadi alat yang digunakan untuk melakukan pembedaan. Dengan demikian, maka mustahil suatu negara beradab menjadi suatu negara yang besar bila pada kenyatannya politisasi identitas tetap digalakkan demi kepentingan yang bersifat politis. Seharusnya, perbedaan yang ada tidak diperkenankan untuk dipolitisasi karena akan mengakibatkan adanya pembedaan.

  • Apakah ini merupakan bentuk dari tumbuh dan berkembangnya “budaya kebencian” dalam masyarakat? Bagaimana penjelasannya?

Ya, politisasi identitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari tumbuh dan berkembangnya ‘budaya kebencian’ dalam masyarakat. Sebenarnya, kata ‘budaya’ memiliki makna denotatif yang berarti sesuatu dengan nilai-nilai yang dianggap baik. Namun, dalam hal ini kata ‘budaya’ yang berarti positif disandingkan dengan kata ‘kebencian’ yang secara nyata memiliki makna negatif. Mungkin akan lebih tepat jika menggunakan diksi ‘rasa kebencian’. Sebab ‘budaya’ lebih mengarah pada suatu kesepakatan masyarakat secara menyuluruh terhadap sesuatu yang dianggap memiliki nilai-nilai yang baik. Sedangkan ‘rasa’ lebih mengarah pada sesuatu yang relatif sifatnya – biasanya mengarah pada keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Dalam kaitannya dengan politisasi identitas, timbulnya perasaan benci dapat memicu seseorang untuk menjatuhkan orang lain dengan menggunakan instrumen isu sara.

Seperti dalam kasus “Tuduhan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama” – oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim menentang keberadaan Gubernur DKI Jakarta dengan melakukan tindakan provokatif kepada publik sehingga beberapa orang mengikuti jejaknya. ‘Rasa kebencian’ ini lah yang mungkin hanya muncul pada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang didasari atas kepentingan politik, dsb. Sangat mengkhawatirkan integrasi bangsa dan NKRI, apabila ‘rasa kebencian’ itu tetap dikobarkan demi kepentingan salah satu pihak saja tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang jauh lebih besar.

Dengan demikian, politisasi identitas seharusnya tidak boleh dilakukan sebab akan memecah belah bangsa dan alangkah lebih bijak ketika suatu perselisihan yang menyangkut sensitivitas isu sara dihadapi dengan metode penyelesaian sengketa melalui musyawarah bersama.

  • Sebagai calon Sarjana Hukum, bagaimana sikap Saudara, seandainya Saudara diminta untuk menangani dan menyelidiki laporan tentang kasus-kasus “ujaran kebencian”,  tindakan-tindakan seperti yang sudah disebut di atas dalam soal ini?

Dalam hal ini, ketika diri saya diminta untuk menangani dan menyelidiki laporan tentang kasus ‘ujaran kebencian’, maka sikap pertama yang akan diambil adalah mengenai ‘ujaran kebencian’ yang dituduhkan. Apakah ‘pernyataan yang mengandung kebencian’ tersebut masuk dalam kategori ‘ujaran kebencian’ atau ‘ujaran biasa’. Adapun unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu:[14]

  1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
  2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
  3. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial; dan
  4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, bagian 2f, bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan; Pencemaran nama baik; Penistaan; Perbuatan tidak menyenangkan; Memprovokasi; Menghasut; dan Penyebaran berita bohong. Segala tindakan tersebut memiliki tujuan yang dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.[15] Sementara, ‘ujaran biasa’ hanya berupa pernyataan ‘ketidaksukaan’ terhadap sesuatu hal karena tidak memiliki satu keyakinan yang sama dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi; menghasut; atau bahkan menyebarkan berita bohong demi merugikan salah satu pihak.

Berbicara mengenai ‘ujaran kebencian’, hukum internasional telah meletakkan dasar-dasar berperilaku masyarakat internasional, yang selanjutnya dituangkan dalam International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) Pasal 18, 19 ayat (2), dan 20 ayat (2), sebagai berikut:[16]

Pasal 18, hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut.

Pasal 19 ayat (2), hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Pasal 20 ayat (2) segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Sementara itu, mengenai hak berpendapat telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:[17]

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Bahwa manusia memiliki batasan dalam menyatakan ekspresinya kepada dunia luar. Semakin maraknya ujaran kebencian dianggap sebagai bahaya laten yang mengancam integrasi bangsa. Ujaran kebencian dikatakan berbahaya, sebab merendahkan manusia lain, menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa, dapat menimbulkan konflik, serta permusuhan kelompok.[18] Adapun dampak ‘ujaran kebencian’ tersebut dapat diilustrasikan seperti berikut:[19]

Ujaran Kebencian à Streotyping/pelabelan à Stigma à Pengucilan à Diskriminasi à Kekerasan à Kebencian terhadap kelompok à Kekerasan kelompok à Pembantaian atau pemusnahan etnis/kelompok agama/bangsa.

Dengan demikian, sikap kedua adalah dengan melakukan peneguran dan pencegahan terhadap pihak yang disangka ataupun berpotensi melakukan ujaran kebencian. Pidana hanya sebagai ultimum remedium sebab ‘ujaran kebencian’ syarat akan bentuk diskriminasi sara demi suatu kepentingan sehingga lebih baik untuk diselesaikan melalui mediasi, ataupun mencapai kesepakatan dengan prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian yang lebih besar.[20]

Dua soal pilihan

  1. Mohon membaca Introduction dalam K & F benda-Beckmann & Anne Griffiths (eds), Mobile Law, Mobile People, Ashgate, 2005, dan Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum Perspektif Global dalam Bedner, Otto & Irianto (eds), “Kajian Socio-Legal” (online book), 2011

Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini:

  1. bagaimana pluralisme hukum diberi arti dalam “paradigma baru” ? atribut-atribut (penjelasan) apa yang dapat diidentifikasi dalam pandangan pluralisme hukum baru itu?

Griffith mengemukakan bahwa pluralisme hukum merupakan suatu hal yang selaras dengan pluralitas sosial. Pluralitas sosial itu meliputi keberadaan kelompok masyarakat sebagai unit sosial dan keberadaan sejumlah wilayah sosial dalam sebuah kelompok masyarakat.[21] Terkait dengan metodologi antropologi, terkhusus entografi, maka sangat berhubungan dengan perspektif baru yang mempelajari globalisasi hukum yang sedang berjalan pada masa kini. Sehingga pendekatan pluralisme hukum dapat menggunakan perspektif global tersebut. Oleh karena itu, paradigma baru dalam pluralisme hukum harus terkait dengan hukum yang dinamis dalam konteks globalisasi.[22]

Dengan adanya perspektif baru, yaitu perspektif global terhadap pluralisme hukum, maka perlu ada penjelasan ataupun definisi ulang mengenai pluralisme hukum itu sendiri. Penciptaan definisi baru ini menunjukkan bahwa hukum itu sangat beragam dan dinamis yang pada hari ini mampu menembus batas-batas ruang dan waktu, bahkan mampu menembus batas wilayah (borderless state) dan hukum suatu negara (borderless law). Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan kecenderungan bagi negara-negara untuk saling berinteraksi dan mengadopsi hukum nasional negara satu dengan lainnya, termasuk juga hukum internasional. Sehingga terciptalah hukum transnasional dan transnationalized law.[23] Selanjutnya dikatakan bahwa:

Dalam keadaan ini tidak mungkin lagi dapat dibuat suatu pemetaan seolah-olah hukum tertentu (internasional, nasional, lokal) merupakan entitas yang jelas dengan garis-garis batas yang tegas dan terpisah satu sama lain (Woodman 2004).[24]

Dalam pandangan pluralisme hukum menurut perspektif global, terdapat atribut-atribut yang tidak terpisahkan dengan globalisasi, yaitu borderless state dan borderless law. Globalisasi semakin berkembang, nilai-nilai budaya dari suatu negara akan dengan mudahnya masuk ke negara lain terlebih dengan dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Hukum nasional negara lain, hukum internasional, maupun hukum transnasional dapat dijadikan referensi dalam tatanan hukum nasional suatu negara. Namun tidak pula mustahil bahwa hukum lokal diadopsi untuk kepentingan hukum internasional (Merry 2005). Bahkan dapat memungkinkan terjadinya ‘peminjaman metode penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution)’ yang lebih dikenal dengan ‘borrowing modes of dispute resolution’ (Benda-Beckmann 2005).[25]

  1. Jelaskan konteks sejarah dari hukum yang menyebabkan hukum selalu “bergerak” sepanjang masa

Menurut konteks sejarah, memperlihatkan bahwa hukum internasional dan traktat berperan aktif dalam menyebabkan hukum itu sendiri mengalami perubahan dari waktu ke waktu.[26] Hukum bersifat dinamis juga dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi yang pada awalnya dibawa oleh para saudagar, penyiar agama, maupun penjajah pada era kolonialisme. Mereka banyak membawa hukum kebiasaan dari negara mereka berasal, namun sebenarnya tidak secara keseluruhan mereka dapat memaksakan hukum negaranya diterapkan dalam sistem hukum negara lainnya. Pertukaran budaya turut mempengaruhi perkembangan hukum yang ada, sehingga saling mengadopsi satu sama lain.

Pergeseran nilai-nilai pada saat ini, mengakibatkan globalisasi memiliki karakter yang berbeda. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi dinamika hukum. Sendi-sendi hukum dapat dengan mudah diadopsi dan diserap oleh suatu negara tanpa harus ada orang yang secara fisik menyebarkannya, melainkan semua informasi tersebut dapat disampaikan dalam bentuk digital. Dengan demikian, mengakibatkan hukum berkembang mengikuti perkembangan zaman.

  1. Mengapa kajian terhadap hukum menjadi multi-spatial, multi-sited melalui gerak para aktor dan kekuasaan?

Kajian terhadap hukum menjadi multi-spatial, multi-sited ethnography melalui gerak para aktor dan kekuasaan, dikarenakan perkembangan perspektif terhadap pluralisme hukum menyebabkan perlunya redifinisi dan signifikansi metodologi antropologi yang baru, sedangkan dalam hal ini ‘etnografi konvensional’ tidak mampu menjawab tantangan dunia dari gerak hukum melalui para aktor dan pemasalahan global dan glokalisasi hukum. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian antropologi secara multi-spatial dan multi-sited ethnography.[27]

  1. Mohonlah membaca Felstiner, Willian L.F, The Emergende and Transformation of Disputes: naming, Blaming, Claiming, Law and Society Review, 15:3/4 (1980/1981) p.631
    1. Apa inti gagasan dari bacaan tersebut.

Inti dari gagasan Felstiner, Willian L.F, yaitu transformasi sengketa dalam kajian sosio-legal. Felstiner mengemukakan teori sebagai berikut:

“In order for disputes to emerge and remedial action to be taken, an unperceived injurious experience (unPIE, for short) must be transformed into a perceive injurious experience (PIE).[28]An injurous experience is any experience that is disvalued by the person to whom it occurs.”[29]

Intinya, terdapat tiga tahapan dalam transformasi sengketa, yakni:[30]

  1. Penamaan (Naming), yaitu transformasi pengalaman buruk terhadap gangguan yang tidak disadari sebelumnya (unperceived injurious experience) menjadi gangguan yang disadari (perceived injurious experience);
  2. Penyalahan (Blaming), yaitu transformasi dari masalah menjadi keluhan (grievance) yang mana pihak satu menunjuk pihak lain untuk bertanggung jawab atas sebab yang timbul dari permasalahan tersebut; dan
  3. Penggugatan (Claiming), yaitu ketika orang yang merasa dirugikan atas masalah tersebut menuntut pihak yang bersangkutan untuk bertanggung jawab dan meminta keadaan dipulihkan sebagaimana seharusnya.
  4. Bagaimana Saudara bisa menggunakan penjelasan soal “naming, blaming, claiming” dalam suatu kasus. Jelaskan dan pilihlah kasus yang nyata dalam masyarakat, sedapat mungkin kasus yang sedang hangat dalam masyarakat kita.

Teori transformasi sengketa dapat diidentifikasi melalui kasus “Anak Gugat Ibu Kandung Rp1,8 Miliar”. Sekilas tentang kasus tersebut, yakni:[31]

Yani Suryani (45 tahun) melayangkan gugatan perdata kepada ibu kandungnya, Siti Rokayah alias Amih (85 tahun) sebesar Rp1,8 miliar. Gugatan itu tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Garut dengan gugatan perdata nomor 1/PDT.G/2017/PN GRT. Gugatan pasangan suami istri Yani-Handoyo ditujukan kepada tergugat I, Siti Rokayah, dan tergugat II Asep Rohandi (kakak kandung Yani). Kasus bermula ketika pada 1998 Rokayah dan Asep Rohandi meminjam uang kepada Yani dan suaminya untuk usaha dodol Garut. Karena tak punya uang, Yani lantas meminjam uang ke salah satu bank swasta. Untuk meminjamkan uang kepada ibu dan kakaknya itu, Yani dan suaminya mengaku juga dikenai bunga secara komersil oleh bank. Namun di tengah jalan, usaha yang dirintis ibu kandung dan kakaknya bangkrut. Tidak hanya itu, ada rencana dari tergugat I dan II untuk menjual aset keluarga berupa rumah di Ciledug. Padahal, rumah di Ciledug itu sudah diberikan kepada Yani  sebagai jaminan peminjaman uang ibu dan kakaknya untuk usaha Dodol Garut tersebut. Yani juga menegaskan, gugatan ke PN Garut merupakan pilihan terakhirnya. Pihaknya telah mencoba mencari solusi yang sederhana, tetapi mengalami jalan buntu. Ada hal-hal atau peristiwa yang tidak diakui oleh saudara Yani dalam hal ini sehingga pihaknya membutuhkan pembuktian. Dalam gugatan tersebut, telah dimuat kerugian materil Rp640 juta dan kerugian imateril Rp 1,2 miliar. Nilai itu setara dengan harga rumah yang dijaminkan di kawasan Ciledug itu. Waktu peminjaman uang harga emas Rp50 ribu satu gram. Kasus ini mendapat perhatian publik, termasuk Bupati Purwakarta, Dedy Mulyadi mengaku akan memediasi Rokayah dengan anaknya.

Berdasarkan kasus diatas, terdapat tiga tahapan dalam transformasi sengketa, yakni:

  1. Penamaan (Naming), yaitu ketika Rokayah dan Asep Rohandi tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Yani dan suaminya, kemudian usaha dodol mengalami kebangkrutan merupakan pengalaman buruk yang tidak disadari sebelumnya (unperceived injurious experience). Setelah itu, pengalaman buruk itu semakin nyata disadari (perceived injurious experience) ketika Rokayah dan Asep Rohandi berencana menjual aset keluarga berupa rumah di Ciledug – padahal rumah di Ciledug tersebut sudah diberikan kepada Yani sebagai jaminan hutang.
  2. Penyalahan (Blaming), yaitu ketika masalah tidak dibayarnya hutang hingga timbul rencana oleh Rokayah dan Asep Rohandi untuk menjual rumah di Ciledug, yang mana membuat pihak Yani dan suaminya mengeluh akan hal itu dan kemudian pihak Yani dan suaminya menunjuk Rokayah dan Asep Rohandi untuk bertanggung jawab atas sebab yang timbul dari permasalahan utang-piutang tersebut;
  3. Penggugatan (Claiming), yaitu ketika pihak Yani dan suaminya sebagai pihak yang merasa dirugikan atas masalah utang-piutang tersebut menuntut pihak Rokayah dan Asep Rohandi untuk bertanggung jawab dan meminta keadaan dipulihkan sebagaimana seharusnya melalui gugatan perdata yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Dalam hal ini, tergugat I adalah Siti Rokayah, dan tergugat II adalah Asep Rohandi dengan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp1,8 miliar.


DAFTAR PUSTAKA

Buku cetak

Colchester, Marcus, dan Chao, Sophie. Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara. Jakarta: Epistema Institute, Asia Indigeneous People Pact, Forest Peoples Programme, The Center for People and Forests, Rights and Resources Institute, 2012.

Hadikusuma, H. Hilman. Pengantar Antropologi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Haviland, William A., Prins, Harald E., dkk. The Essence of Antropologhy. United States of America: Wadsworth Cengage Learning, 2013.

Irianto, Sulistyowati. Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

________________, dan Otto, Jan Michiel, dkk. Kajian Sosio-Legal. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

King, Anthony D. Culture, Globalization and The World-System: Contemporary Conditions for The Representation on Identity. Hampshire: Macmillan Press LTD dan Department of Art and Art History State University of New York, 1991.

Nursadi, Harsanto. Hukum Administrasi Negara Sektoral. Depok: Center of Law and Good Governance Studies dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Buku elektronik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). http://files.acrobat.com/a/preview/8ea 72b79-3fd3-4aad-9570-efede07ae0b2. Diakses pada 8 April 2017 pukul 17.36 wib.

Lawler, Steph. Identity: Sociological Perspectives. Cambridge: Polity Press, 2008. http://books.google.co.id/books?id=pHIWJQ8JvEgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Diakses pada 9 April 2017 pukul 20.50 wib.

 Jurnal

Felstiner, William L. F., dkk. “The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claming.” Law and Society Review 15:3/4 (1980/1981).

Gardner, John. “Legal Positivism: 5 Myths.” The American Journal Of Jurisprudence Volume 46.

Griffiths, John. “What is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism Tahun 1986 – nr. 24.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights. UU No. 12 Tahun 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

________. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16522. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Tesis

Rinaldi, Taufik. “Atas Nama Hukum dan Ketertiban Sosial: Kajian tentang Penyelesaian Sengketa Masyarakat & Peran Paralegal dalam Penguatan Posisi Tawar Kelompok Miskin.” Master tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Berita elektronik

Iskandar, Deny. “Begini Pengakuan Anak Gugat Ibu Kandung Rp 1,8 Miliar.” Jawa Pos Maret 2017. http://www.jawapos.com/read/2017/03/30/119827/begini-pengakuan-anak-gugat-ibu-kandung-rp-18-miliar. Diakses pada 9 April 2017 pukul 20.45 wib.

Footnote

[1] Prof, H. Hilman Hadikusuma, S.H., Pengantar Antropologi Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 4.

[2] William A. Haviland, Harald E. I. Prins, Dana Walrath, dan Bunny McBride, The Essence of Antropologhy (United States of America: Wadsworth Cengage Learning, 2013), hlm. 3.

[3] Titiek Kartika dan Djonet Santosa, “Masyarakat dan Hutan Lindung: Kebijakan, Konflik, dan Resolusi (Studi Kasus di Dua Desa Taman Nasional Kerinci Seblat),” dalam Sulistyowati Irianto, Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 277.

[4] Bono Budi Priambodo, “Aspe Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,” dalam Harsanto Nursadi, Hukum Administrasi Negara Sektoral (Depok: Center of Law and Good Governance Studies dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 163. Common Pool Resources (CPR), yaitu sumber daya alam yang memiliki tingkat penikmatan yang tinggi (high subtractability) dan rendahnya tingkat pencegahan penikmatan oleh orang lain (difficult exclusion). Dengan demikian, semua orang dapat menikmatinya tanpa mengurangi manfaat yang diberikan atas barang tersebut.

[5] Titiek Kartika dan Djonet Santosa, Op. Cit. hlm, 277.

[6] Ibid. hlm. 281.

[7] John Gardner, “Legal Positivism: 5 Myths,” The American Journal Of Jurisprudence Volume 46, hlm. 199.

[8] John Griffiths, “What is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism Tahun 1986 – nr. 24, hlm. 1.

[9] Marcus Colchester dan Sophie Chao, Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara (Jakarta: Epistema Institute, Asia Indigeneous People Pact, Forest Peoples Programme, The Center for People and Forests, Rights and Resources Institute, 2012), hlm. x-xi.

[10] Prof, H. Hilman Hadikusuma, S.H., Op. Cit. hlm. 36-37.

[11] Ibid. hlm. 38.

[12] Anthony D. King, Culture, Globalization and The World-System: Contemporary Conditions for The Representation on Identity (Hampshire: Macmillan Press LTD dan Department of Art and Art History State University of New York, 1991), hlm. 42.

[13] Steph Lawler, Identity: Sociological Perspectives (Cambridge: Polity Press, 2008), http://books.google.co.id/books?id=pHIWJQ8JvEgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, diakses pada 9 April 2017 pukul 20.50 wib.

[14] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), http://files.acrobat.com/a/preview/8ea72b79-3fd3-4aad-9570-efede07ae0b2, diakses pada 8 April 2017 pukul 17.36 wib, hlm. 9.

[15] Ibid. hlm. 13.

[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, UU No. 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

[17] Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16522, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

[18] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Op. Cit. hlm. 3-4.

[19] Ibid, hlm. 4.

[20] Ibid. hlm. 27.

[21] Marcus Colchester dan Sophie Chao, Op. Cit. hlm. 139. Lihat tulisan-tulisan Keebet von Benda-Beckmann, John Griffith, Sulistyo Irianto, Martha-Marie Kleinhans dan Roderick A. Macdonald dll., “Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin,” Huma dan Ford Foundation, 2005.

[22] Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, dkk., Kajian Sosio-Legal (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm. 157.

[23] Ibid. hlm. 158.

[24] Ibid.

[25] Ibid. hlm. 159-160.

[26] Ibid. hlm. 167-168.

[27] Ibid. hlm. 168.

[28] William L. F. Felstiner, Richard L. Abel, Austin Sarat, “The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claming,” Law and Society Review 15:3/4 (1980/1981), 633. Selanjutnya, lihat Taufik Rinaldi, “Atas Nama Hukum dan Ketertiban Sosial: Kajian tentang Penyelesaian Sengketa Masyarakat & Peran Paralegal dalam Penguatan Posisi Tawar Kelompok Miskin” (Master tesis, Universitas Indonesia, 2011).

[29] Ibid. 634.

[30] Ibid. 635-636.

[31] Deny Iskandar, “Begini Pengakuan Anak Gugat Ibu Kandung Rp 1,8 Miliar,” Jawa Pos Maret 2017, http://www.jawapos.com/read/2017/03/30/119827/begini-pengakuan-anak-gugat-ibu-kandung-rp-18-miliar, diakses pada 9 April 2017 pukul 20.45 wib.

Don’t copy paste! Thank you. Have a good read∼ (Adelia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s