Keberlakukan Hukum Internasional dalam Ranah Hukum Nasional

Dalam tataran evolusi dunia, setiap negara tidak dapat lepas dari hubungan politik dengan negara lain. Keadaan ini menyebabkan eksistensi hukum internasional semakin kuat dan ditaati masyarakat internasional. Terlebih di era milenium, Indonesia telah menjalin hubungan internasional dengan banyak negara, termasuk juga berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN. Dalam hal ini ASEAN dapat diakui statusnya dalam hukum internasional, baik sebagai organisasi internasional maupun organisasi regional diperlukan tiga syarat, yaitu persetujuan internasional, ada badan-badannya, dan pembentukkannya harus di bawah hukum internasional.[1] Dalam kaitannya dengan pengaplikasian hukum internasional itu sendiri, apakah setiap negara di dunia diwajibkan untuk menaati segala bentuk hukum internasional? Pada hakikatnya, setiap negara memiliki keadulatan untuk membentuk maupun menentukan aturan hukum yang seharusnya berlaku di dalam negaranya, yaitu hukum nasional. Membahas hukum internasional juga tidak dapat mengesampingkan tanggung  jawab internasional suatu negara. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, suatu tanggung jawab internasional tidak hanya terikat oleh adanya tindakan dari suatu negara yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya tetapi juga adanya unsur lain, yakni unsur kerugian terhadap negara lain (damage). Kemudian konsep ini dikenal sebagai international liability.[2] Jauh sebelum masuk dalam persoalan tanggung jawab internasional tersebut, haruslah mengerti terlebih dahulu bagaimana eksistensi hukum internasional itu sendiri.

Adapun teori yang membahas pandangan terhadap hukum internasional, yaitu voluntarisme dan objektivis. Voluntarisme menganggap keberlakuan hukum internasional berlandaskan keinginan negara, sehingga berakibat hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua perangkat hukum yang berlainan, terpisah, dan hidup berdampingan. Sedangkan, objektivis justru menganggap keberlakuan hukum nasional tidak berdasar pada keinginan negara, sehingga hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum.[3]

Selanjutnya, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional akan dipertanyakan mengenai seberapa besar kekuatan mengikatnya. Kekuatan mengikat (imperatif) hukum dapat pula dipengaruhi oleh adanya susunan hirarki suatu hukum. Suatu rumus menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki kedudukan yang sejajar (koordinasi) bukan berjenjang (subordinasi).[4] Terlebih, Oppenheim menyatakan bahwa hukum internasional dipandang sebagai hukum yang berlaku diantara negara-negara bukan diatas negara.[5] Pendapat juris tersebut juga ditinjau dari aliran yang menguraikan teori di atas, yakni aliran dualisme dan monisme. Aliran dualisme selaras dengan teori voluntarisme. Tokoh aliran dualisme ini adalah Triepel dan Anzilotti Alasan yang dianut cenderung hanya berupa alasan formal maupun berdasarkan kenyataan, antara lain:[6]

  1. Sumber berlainan, yakni hukum nasional bersumber pada kehendak suatu negara, namun hubungan internasional bersumber pada kehendak bersama masyarakat negara.
  2. Subjek hukum berlainan, yakni subjek hukum nasional adalah subjek hukum publik maupun perdata.
  3. Struktur hukum berlainan, yaitu berdasar pada paham dualisme yang menyatakan bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada keinginan suatu negara, maka pengaruh negara sangat besar dalam menentukan keberlakuan suatu hukum. Keinginan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan. Hegel mewarisi suatu doktrin termasyur yaitu “Kedaulatan yang membatasi diri”. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak pembatasan dari luar – melalui hukum internasional – namun beberapa pengarang menganggap kehendak sendiri bukanlah suatu pembatasan. Oleh karenanya, hukum negara untuk mengatur hubungan dengan luar negeri (äusseres Staatsrecht) yang hanya mengikat negara jika negara menyetujuinya.[7]

Beberapa alasan tersebut turut mempunyai akibat yang penting, yaitu:[8]

  1. Kaidah-kaidah dari suatu perangkat hukum tidak bersumber dari perangkat hukum lain (tidak ada persoalan hierarki).
  2. Tidak ada pertentangan antara kedua perangkat hukum, yang mungkin hanya penunjukan (renvoi).
  3. Ketentuan hukum internasional membutuhkan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional.

Pada realitanya, teori ini banyak dipertentangkan sebab tidak sesuai dengan perkembangan hukum dunia. Subjek hukum internasional bukan hanya negara, tetapi dalam perkembangannya juga meliputi organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, belligerent[9], dan individu yang melakukan kejahatan internasional.[10] Dalil mengenai sumber yang berlainan pun tidak dapat dibenarkan, sebab keberlakuan hukum internasional tidak hanya bersumber dari kemauan bersama masyarakat suatu negara, terlebih bersumber dari kehendak masyarakat negara untuk menjalin hubungan dan bekerja sama.[11] Dalam prakteknya, Indonesia tidak menganut aliran dualisme, tetapi Indonesia menganggap dirinya terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional yang telah disahkan walaupun tanpa perlu aturan pelaksanaannya.[12] Meskipun demikian, aliran dualisme juga didukung banyak hakim dari pengadilan nasional. Sumber hukum formal hukum internasional adalah perjanjian dan kebiasaan internasional, sedangkan hukum nasional berupa yurisprudensi (judge made law) dan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum lembaga legislatif nasional.[13]

Selain aliran dualisme, juga terdapat aliran monisme. Paham monisme didasarkan pada pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua bagian dari suatu kesatuan hukum. Oleh karenanya, dimungkinkan adanya hubungan yang  bersifat subordinasi (hierarki).[14] Pada  masa kini, aliran monisme dianggap relevan dengan persoalan penegakan hukum internasional yang memiliki dua pendekatan, salah satunya adalah pendekatan tradisional (penegakan hukum melalui forum pengadilan nasional).[15] Sementara itu, aliran monoisme terbagi menjadi:[16]

  1. Monisme dengan primat hukum nasional

Hukum internasional dianggap sebagai lanjutan daripada hukum nasional itu sendiri. Dikarenakan hukum nasional lebih utama, maka hukum internasional bersumber dari hukum nasional yang hanya digunakan untuk urusan luar negeri. Alasan kehadiran anggapan tersebut, yakni:

  1. Tidak ada organisasi di atas negara yang mengatur kehidupan negara di dunia.
  2. Dasar hukum internasional yang mengatur perihal hubungan internasional terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional menjadi wewenang konstitusional.

Alasan tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

  1. Hanya memandang hukum tertulis sebagai hukum internasional yang mana hal ini tidak dapat dibenarkan, sebab kebiasaan internasional – yang tidak tertulis – juga merupakan bagian dari sumber hukum.
  2. Keterikatan suatu negara dalam hukum internasional didasarkan pada hukum nasional. Jika seperti ini keadaannya, maka sama dengan menggantungkan hukum ineternasional pada kemauan negara itu sendiri. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan cukup besar untuk meniadakan keterikatan tersebut jika negara tidak ingin lagi terikat dalam hukum internasional.
  3. Monisme dengan primat hukum internasional

Hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya kekuatan mengikatnya berdasarkan pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Hal itu didasarkan pada dua fakta strategis, yaitu:[17]

  1. Jika hukum internasional tergantung pada konstitusi negara, maka keberlakuannya juga saling terkait. Apabila konstitusi sudah tidak berlaku, maka hukum internasional juga tidak berlaku.

Namun, sejak ada Konferensi London 1831 diakui bahwa

“Perjanjian tidak akan kehilangan kekuatannya meskipun ada perubahan konstitusi dalam negeri.”

  1. Masyarakat internasional akan terikat oleh hukum internasional yang berlaku, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Adapun pernyataan persetujuan itu berupakan kewajiban negara untuk menyelaraskan hukum nasional (termasuk konstitusinya) dengan hukum internasional.

Dengan demikian, pada dasarnya aliran monoisme lebih mengaitkan tunduknya negara – hukum nasional – terhadap hukum internasional dengan persoalan adanya suatu hubungan subordinasi dalam arti struktural organis.[18] Meskipun demikian, dalam implementasinya negara memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan internasional berdasarkan prosedur ketatanegaraan sesuai hukum nasionalnya. Ada kalanya, agar hukum internasional itu berlaku dalam lingkup hukum nasional maka suatu perjanjian internasional tersebut harus ada ratifikasi ataupun aksesi.

Terkait ratifikasi dan aksesi beberapa juris mengemukakan pendapatnya, antara lain Boer Mauna yang mengatakan bahwa ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional adalah tahap yang paling penting dari treaty-making process. Pada tahapan ini negara memberikan persetujuan untuk diikat secara definitif yang berarti ratifikasi juga merupakan menyerahkan “sedikit” kedaulatan negara kepada suatu perjanjian internasional.[19] Selanjutnya Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa,

”Accession and ratification are two terms differentiated in international law. Accession relates to the process of joining a certain international treaty, while ratification is an act performed by a state participating in an international treaty to legalise such treaty”.

Jika negara tersebut berpartisipasi dalam proses negosiasi dan penandatangan, maka istilah yang digunakan untuk mengesahkan perjanjian internasional tersebut di suatu negara, yaitu dengan ratifikasi. Namun apabila negara tersebut berpartisipasi dalam proses pembuatan perjanjian internasional dan menyatakan menerima atau ikut serta dalam perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh negara-negara lain, maka istilah yang digunakan adalah aksesi.[20]

Dalam pembahasan hukum nasional Indonesia, konstitusi ‘Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945’ mengatur mengenai ratifikasi hukum internasional pada Pasal 11, yang berbunyi:

  1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  2. Presiden dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang terkait  dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang  harus  dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Ketentuan lebih  lanjut  tentang  perjanjian  internasional  diatur  dengan  undang-undang.

Dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dimaksud dengan “Perjanjian dengan negara lain” – menurut Edy Suryono – menimbulkan ketidakjelasan apakah setiap perjanjian atau sebagian perjanjian saja yang harus disahkan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Oleh karena itu, Presiden mengirimkan Surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tentang pembuatan perjanjian dengan negara-negara lain, yang tertuang dalam Surat Presiden No. 2826/HK/60. Hingga kini, surat tersebut digunakan sebagai pedoman mengenai jenis-jenis perjanjian apa yang harus diratifikasi oleh Presiden dengan ataupun tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada butir keempat surat tersebut dinyatakan bahwa perjanjian yang dapat diratifikasi oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat lazimnya berbentuk treaty, yang memuat substansi:

  1. Soal-soal politik yang mempengaruhi hubungan politik luar negeri, misalnya perjanjian persahabatan, persekutuan, dan perubahan atas wilayah batas negara.
  2. Ikatan-ikatan yang bersifat mempengaruhi hubungan politik luar negeri negara, misalnya perjanjian kerjasama ekonomi dan pinjam-meminjam uang.
  3. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar dan sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang, misalnya soal kewarganegaraan dan kehakiman.

Sedangkan perjanjian yang diratifikasi oleh Presiden dan hanya sekedar diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat lazimnya betbentuk agreement. [21] Selanjutnya, prosedur dan proses ratifikasi hukum internasional, terbagi menjadi:[22]

  1. Ratifikasi perjanjian internasional (treaty)
  2. Setelah naskah perjanjian “Subject to ratification” ditandatangani oleh wakil Republik Indonesia pada akhir suatu konferensi internasional, dimintakan pendapat politis serta persetujuan kepada Pimpinan Departemen Luar Negeri untuk selanjutnya dimintakan pengesahan dari Presiden oleh Menteri Luar Negeri. Sebelum disahkan, Presiden meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.
  3. Sebelum Menteri Luar Negeri memintakan pengesahan dari Presiden, departemen yang bersangkutan dan berkepentingan mengadakan konsultasi terlebih dahulu. Pembahasan secara teknis pada prinsipnya diserahkan kepada masing-masing departemen.
  4. Di dalam konsultasi tersebut, dipersiapkan pula rancangan undang-undang beserta penjelasannya untuk disampaikan kepada Presiden, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  5. Setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara. Perjanjian tersebut mulai berlaku setelah diadakan pertukaran piagam ratifikasi.
  6. Ratifikasi persetujuan internasional (agreement) yang bukan bersifat perjanjian
  7. Tiap-tiap persetujuan yang bukan bersifat perjanjian hanya memerlukan persetujuan Presiden dan Dewan Menteri saja, biasanya mulai berlaku setelah ataupun pada hari pertukaran nota.
  8. Persetujuan yang ditandatangani sendiri oleh Presiden atau Perdana Menteri tidak memerlukan persetujuan Dewan Menteri dan jika dikehendaki dapat pula berlaku pada hari penandatanganannya atau dengan pertukaran nota kelak.
  9. Persetujuan yang lazimnya berbentuk agreement akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui, setelah disahkan oleh Presiden.

Dalam pelaksanaan proses ratifikasi, pada umumnya berjalan lancar, tetapi juga terdapat kemungkinan adanya hambatan khususnya ratifikasi perjanjian multilateral sehingga ratifikasi mengalami keterlambatan. Pada umumnya keterlambatan proses ratifikasi perjanjian multilateral disebabkan oleh:[23]

  1. Faktor birokrasi yang berbelit-belit dalam struktur pemerintahan modern sehingga pelaksanaan ratifikasi harus melalui tahap-tahap birokratis yang panjang;
  2. Kurang adanya persiapan yang matang sebelum penutupan traktat sehingga sering timbul kekurangan-kekurangan yang menyebabkan negara-negara menunda proses ratifikasi perjajian internasional multilateral;
  3. Masalah substansial, yaitu terlalu peliknya isi traktat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya; dan
  4. Masalah substansi yang diatur dalam traktat multilateral, pengaturan lebih lanjut sering memerlukan undang-undang baru, konsekuensinya di samping menambah pengeluaran negara, juga memerlukan waktu yang relatif lama.

Setelah dibahas di atas mengenai prosedur hukum nasional dapat diberlakukan dalam lingkungan hukum nasional melalui ratifikasi, baik dengan atau tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, lantas bagaimana sifat mengikat hukum internasional tersebut? Pertanyaan pertama yang terpikir adalah apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional itu? Menengok pada tata hukum nasional, terdapat pembagian kekuasaan yang dipopulerkan oleh Montesquieu dalam bukunya L’ Esprit des LoisThe Spirit of the Law” yang mengemukakan bahwa pemenerintahan memiliki tiga organ, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial.[24] Dalam masyarakat internasional tidak dikenal kekuasaan eksekutif pusat yang kuat seperti dalam negara-negara nasional. Selain itu juga tidak memiliki badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman serta polisional yang dapat memaksakan keberlakuan hukum internasional. Kelemahan kelembagaan ini menyebabkan beberapa pemikir seperti Hobbes, Spinoza, dan Austin menyangkal sifat mengikat hukum internasional. John Austin berpendapat

Every law are rule (taken with the largest signification which can be given to the term properly) is a command….”

Menurutnya, hukum internasional itu bukan hukum dalam arti sebenarnya, melainkan hukum dalam kaidah moral. Ia menempatkan “The laws of honour” dan “The laws set by fashion” sebagai “Rules of positive morality”. Perkembangan ilmu hukum membuktikan tidak selamanya pendapat John Austin itu benar. Hakekat dasar hukum internasional berasal dari kaidah-kaidah yang diilhamkan alam – dalam teori hukum alam (natural law) – pada akal pikir manusia. Seorang diplomat Swiss Emmerich Vattel dalam bukunya Droit des Gens mengatakan

We use the term necessary Law of Nations for that law which results from applying the natural law to nations. It is necessary, because nations are absolutely bound to observe it. It contains these precepts which the natural law dictates to States, and it is no less binding upon them. It is upon individual.”

Adapun anggapan lain, yang mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional itu atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Zorn berpendapat bahwa hukum internasional tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan ‘ke luar’ suatu negara. Hukum internasional bukanlah suatu hukum yang lebih tinggi yang memiliki kekuatan mengikat di luar kemauan negara.[25] Meskipun demikian, pada dasarnya hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mana pada hakikatnya bersifat memaksa dan mengikat. Berdasarkan mahzab Perancis, tokohnya terutama Fauchile, Scelle, dan Duguit mengemukakan bahwasanya faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang disebut sebagai ‘fakta kemasyarakatan’ (fait social) menjadi dasar kekuatan mengikat segala hukum, termasuk hukum internasional.[26]

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 dianggap masih sangat general dan karena hal itulah kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, memberikan makna bahwa secara formal kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia berada pada tingkatan undang-undang dan keputusan presiden.[27]

Ratifikasi maupun eksesi terhadap hukum internasional semakin menegaskan eksistensi hukum internasional tersebut dalam kedudukannya dengan hukum nasional. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa hukum internasional secara praktis digunakan dalam mengatur hubungan dan atau kepentingan suatu negara dengan negara lain, yaitu:[28]

  1. Alat-alat perlengkapan negara, khususnya yang bertugas menangani masalah luar negeri. Contohnya perjanjian antarnegara yang mengatur batas wilayah.
  2. Perselisihan-perselisihan internasional, khususnya yang menyangkut masalah yang mengandung aspek hukum. Misalnya mengajukan perselisihan ke Mahkamah Internasional. Adapun wewenang Mahkamah Internasional dalam memutus perkara harus menerapkan:[29]
  3. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum ataupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersengketa.
  4. Kebiasaan internasional, sebagai bukti kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
  5. Prinsip hukum umum yang telah diakui bangsa-bangsa beradab.
  6. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah hukum.
  7. Pelanggaran-pelanggaran atas kaedah-kaedah hukum internasional ataupun konflik-konflik internasional.
  8. Kaedah-kaedah hukum internasional dapat diterima dan diadaptasi sebagai bagian dari hukum nasional negara-negara. Misalnya, ketika negara akan menyusun ketentuan undang-undang pidana tentang kejahatan penerbangan, maka negara tidak dapat melepaskan diri dari konvensi internasional yang berkenaan dengan materi tersebut, antara lain Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971.

Kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional hingga saat ini masih menjadi kegelisahan publik. Dewasa ini, karakter perjanjian internasional  di era globalisasi sangat intrusif dan menyentuh wilayah eksklusif hukum nasional, seperti perjanjian Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, dan perdagangan.[30] Pengalaman dari negara-negara lain, menunjukkan bahwa setiap sistem hukum nasional harus melakukan rekonsiliasi terhadap standar internasional.[31]

Meskipun ketaatan terhadap hukum internasional masih sumir, namun pada dasarnya hukum internasional itu keberadaannya melengkapi hukum nasional, terlebih apabila telah diratifikasi ataupun diaksesi. Adapun contoh kasus pengambilan keputusan secara arif bijaksana dalam mematuhi hukum internasional yang telah berlaku dalam lingkungan hukum nasional Indonesia, yaitu pada:

  1. Kasus mata-mata (spionase) Diplomat Soviet di Indonesia.[32]

Fakta-fakta

Seorang diplomat Soviet bernama Letnan Kolonel Serget P. Egorove pada Februari 1982 di Jakarta telah tertangkap melakukan mata-mata bersama warga negara Indonesia bernama Finenko yang mana keduanya sedang melakukan transaksi sejumlah dokumen-dokumen rahasia Pemerintah Republik Indonesia dengan Letnan Kolonel Sus Daryanto di sebuah restoran. Dalam hal ini Letnan Kolonel Sus Daryanto ditangkap dan ditahan untuk diadili di muka sidang Pengadilan Subversi. Sedangkan Letnan Kolonel Serget P. Egorove tidak ditahan atau dibebaskan kembali karena ia berstatus Diplomatik, yang mana berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, ia tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan di negara penerima.

Permasalahan

Tindakan Letnan Kolonel Serget P. Egorove diklasifikasikan sebagai tindakan mata-mata dikarenakan ia dengan sengaja bermaksud mencuri dokumen-dokumen rahasia Pemerintah Indonesia melalui Letnan Kolonel Sus Daryanto.  Sehingga masalah ini dianggap syarat akan politik, yakni Letnan Kolonel Serget P. Egorove dianggap telah bertindak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Masalah hukum yang timbul dalam kasus ini, yaitu:

  1. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, Letnan Kolonel Serget P. Egorove tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan di negara penerima.
  2. Berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina 1961, seorang wakil diplomatik kebal dari jurisdiksi kriminal negara penerima dan juga kebal dari jurisdiksi sipil dan administrasi di negara penerima.

Keputusan

Pemerintah Republik Indonesia memutuskan dengan menyatakan “Persona non Grata” terhadap Letnan Kolonel Serget P. Egorove mengingat ketentuan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 bahwa:

“Negara penerima boleh setiap saat, tanpa harus menerangkan alasan Keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misi atau staf diplomatiknya tidak dapat diterima atau “Persona non Grata” sehingga harus meninggalkan negara Indonesia.”

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, sebab Letnan Kolonel Serget P. Egorove sengaja mencuri dokumen rahasia negara dan atau informasi dari Hankam dengan menggunakan alat-alat elektronik dan pemancar radio berkecepatan tinggi. Dengan demikian, dianggap sebagai suatu pelanggaran kode etik diplomatik untuk turut campur dalam urusan pribadi suatu negara.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia telah dianggap bijak dalam menjalankan hukum internasional dalam rangka melindungi kepentingan maupun harkat dan martabat negara Republik Indonesia.

  1. Kasus penanggalan kekebalan diplomatik atas Letnan Kolonel Charles R Miller Atase Militer Inggris untuk Indonesia.[33]

Fakta-fakta

Pada tanggal 19 Oktober 1984 sekitar pukul 00.00 wib di Jalan Diponegoro (perempatan jalan) terjadi kecelakaan lalu lintas antara sedan “Ford” nomor polisi CD-15-12 dikemudikan oleh Charles R. Miller, dengan “Jeep Toyota Hartop” bernomor polisi B-1991-PP dikemudikan oleh R. Suhadi. Pada kecelakaan tersebut, salah satu pengemudi bernama R. Suhadi adalah anggota ABRI, maka berkas perkara diserahkan ke Detasemen Polri Metro Jaya.

Permasalahan

Bagaimana penyelesaian perkara? Mengingat Charles merupakan seorang diplomat. Dalam kasus tersebut, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak PN memanggil kedua belah pihak termasuk Charles. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti. Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa kekebalan pejabat diplomatik dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.

Keputusan

Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta melalui Duta Besarnya telah mengirim surat yang menerangkan bahwa

“Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961, Pemerintah Inggris menanggalkan kekebalan diplomatik Letnan Kolonel Charles R. Miller, Atase Militer Inggris untuk maksud dan keperluan memberikan kesaksian.”

Dengan demikian, dalam prakteknya telah menunjukkan bahwa Pemerintahan Inggris telah bersedia menanggalkan kekebalan diplomatik atase militernya demi menjaga hubungan politik luar negerinya dengan Indonesia.

Dalam kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, harus memberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara yuridis dengan tetap berdasar pada hukum kebiasaan internasional.[34]


Footnote

[1] Elfia Farid, “Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) bagi ASEAN sebagai Organisasi Internasional, Jurnal Imiah Ilmu Hukum Qisti, hlm. 5.

[2] Neni Ruhaeni, “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 21 Nomor 3 Juli 2014, hlm. 339.

[3] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 56.

[4] J. L. Brierly, Hukum Bangsa-Bangsa (Jakarta: Bhratara, 1963), hlm. 49.

[5] Ibid., hlm. 49-50.

[6] Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 57-58.

[7] J. L. Brierly, Op. Cit., hlm. 56.

[8] Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 58.

[9]  Ibid., hlm. 110-111. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam beberapa keadaan tertentu. Lihat Oppenheim-Lauterpacht, International Law, 8th ed., Vol. II. Hal ini merupakan perwujudan perkembangan hukum internasional yang juga memperhatikan hak dan kepentingan orang perorang maupun subjek hukum-bukan negara. Pada era ini, juga diakui adanya gerakan pembebasan yang banyak dianut oleh negara-negara dunia ketiga sebagai konsekuensi dari perjuangan antikolonialisme.

[10] Ibid., hlm. 98-110.

[11] Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang Hidup (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 61.

[12] Ibid., hlm. 76-77.

[13] Ibid., hlm. 61.

[14] Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 60.

[15] Oentoeng Wahjoe, “Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 26 Nomor. 4 Oktober 2008, hlm 335.

[16] Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 61-62.

[17] Melda Kamil Ariadno, Op. Cit., hlm. 63.

[18] Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 63-64.

[19] Nurhidayahtuloh, “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI”, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 127. Lihat Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian…., hlm. 186.

[20] Isplancius Ismail, “Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 3 September 2013, hlm. 369. Lihat Hikmahanto Juwana, “The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution”, Jurnal Hukum Internasional, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 439.

[21] Edy Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 88-90.

[22] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional-Bunga Rampai (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 232-233.uy

[23] Kt. Diara Aswara, “Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 27 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 33.

[24] Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 12.

[25] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Bina Cipta, 1990), hlm. 32-35.

[26] Ibid., hlm. 38.

[27] Firdaus, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari-Maret 2014, hlm. 49.

[28] Dina Sunyowati, “Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional”, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 74-75.

[29] Moh. Saleh, “Aspek Hukum Internasional mengenai Peperangan di Wilayah Laut Negara Kepulauan”, Jurnal Hukum Volume 17 Nomor 17 Oktober 2009, hlm. 129. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2003), hlm 114-115.

[30] Damos Dumoli Agusman, “Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional, Jurnal Opini Juris Volume 15 Januari-April 2014, hlm. 34. Lihat Anne MarieSlaughter dan William burke-White, “The Future of International is Domestic (or, The European Way of Law)”, 47 Harv.Int’l L. J. (2006) 2, 327.

[31] Ibid., Lihat Stefan Kadelbach, “The Transformation of Treaties into Domestic Law”, 42 GYIL (1999), 67.

[32] Edy Suryono, Op. Cit., hlm. 96-98

[33] Ibid., hlm. 93-94

[34] Ibid., hlm. 83.

Don’t copy paste! Thank you. Have a good read∼ (Adelia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s