Animal Cruelty: Bagaimana Hukum Melindungi Eksistensi Hewan?

Akhir-akhir ini, perlakuan tidak wajar terhadap hewan menjadi pembahasan menarik, terlebih banyak kepentingan di balik tindakan tersebut. Animal cruelty terjadi di seluruh belahan dunia yang utamanya bermotif politik dan ekonomi. Beberapa kasus tindakan manusia yang dianggap menciderai hewan, antara lain perdagangan ikan hiu di laut lepas Karawang yang mana hampir setiap hari sejumlah nelayan menjual sedikitnya 50 kilogram ikan hiu di tempat pelelangan ikan (TPI);[1] mempekerjakan gajah – sebagai hewan yang dilindungi – untuk mencuci mobil pengunjung di Taman Safari Oregon, Amerika Serikat dengan membayar USD 25 atau senilai Rp300.000,00;[2] penyiksaan terhadap bayi-bayi gajah dengan cara mengambilnya dari ibu mereka dan dikurung di tempat yang sempit sehingga mereka susah bergerak dengan tujuan menjadikan bayi gajah itu menjadi jinak dan penurut dan kelak akan digunakan untuk keperluan wisata menunggang gajah di Thailand;[3] dan diperkirakan 10 s.d 20 juta anjing dibunuh untuk mendapatkan dagingnya setiap tahunnya di China dalam perayaan “Annual Dog-Meat Eating Festival”, dengan cara membunuh anjing dengan memukul, membakar dan penyiksaan lainnya yang dipercaya membuat rasa daging itu menjadi lebih sedap.[4]

Selain itu, perburuan liar demi kepentingan ekonomi di luar keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga merupakan salah satu tindakan kejahatan terhadap hewan. Salah satu kasus yang dikaji oleh World Agroforestry Centre (ICRAF), yaitu mengenai kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang di dalamnya terdapat intervensi merugikan dari masyarakat di sekitarnya yang berdampak pada kerusakan hutan dan segala isinya (flora dan fauna). Dalam hal ini, masyarakat diperbolehkan melakukan kegiatan perdagangan, tetapi hanya terbatas pada satwa liar yang tidak dilindungi dan ataupun merupakan hasil penangkaran. Kegiatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Areal Buru dan Taman Buru dengan menggunakan alat-alat tradisional. Kegiatan itu pun harus memiliki surat izin berburu dan membayar biaya administrasi izin perburuan tersebut. Masyarakat setempat dapat dibenarkan untuk berburu tanpa menunjukkan akta buru, pemandu buru dan pembayaran biaya administrasi atas izin berburu jikalau ditujukan untuk keperluan adat dan pemenuhan keperluan hidup sehari-hari. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada musim berburu yang didasarkan atas petunjuk Menteri Kehutanan.[5]

Pada realitanya, masyarakat sekitar Gunung Halimun-Salak menangkap burung di taman nasional sebagai sarana hiburan dan sumber pendapatan (Bahrudin, 1999), bukan untuk keperluan adat dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terlebih, kegiatan tersebut berlangsung di luar kawasan areal buru. ICRAF berpendapat walaupun kegiatan tersebut berlangsung pada musim kemarau dan jenis satwa yang ditangkap bukanlah jenis satwa yang dilindungi, namun kegiatan itu dapat mengancam kelangsungan hidup burung tersebut jika tanpa adanya pengawasan intensif. Bahrudin (1999) menengarai bahwa semakin rendah kepemilikan lahan, semakin tinggi indikasi keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan burung di hutan taman nasional.[6] Dengan demikian, beberapa kasus di atas telah menunjukkan adanya fakta bahwa ego sektoral manusia untuk memenuhi kepentingannya, ditunjukkan melalui perlakuan yang tidak wajar dan layak terhadap binatang.

Isu yang sedang berkembang saat ini adalah bagaimana manusia memperlakukan binatang tanpa rasa hormat. Kejahatan terhadap fauna (Animal Cruelty) tidak hanya berupa perburuan hewan liar maupun langka untuk diperjualbelikan karena mengandung nilai ekonomis, namun juga segala bentuk penyiksaan terhadap hewan baik secara psikis maupun fisik yang mengakibatkan mereka merasa terancam keberadaannya, kesakitan, ketakutan, dsb. Perlu peran penting seluruh stakeholder untuk melakukan penegakan hukum (law enforcement) secara efektif dan membuat suatu peraturan itu dapat ditaati. Kejahatan terhadap fauna merupakan isu mendesak yang harus segera ditangani dan selalu dipublikasi melalui media, dengan tujuan masyarakat pada umumnya mengetahui upaya represif yang akan mereka terima akibat perlakuan tidak menyenangkan kepada hewan. Sebagai makhluk hidup dengan inteligensi tinggi, manusia harus dapat mempertimbangkan segala kepentingannya yang berdampak pada lingkungan hidup. Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa alam yang di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati. Pada masa ini, krisis fauna tidak hanya terjadi melalui seleksi alam, melainkan juga proses industrialisasi dan gaya hidup urban yang menggeser keberadaannya. Dalam hal ini, manusia harus menciptakan upaya ramah lingkungan terhadap seluruh aktivitasnya.

Kejahatan terhadap hewan banyak terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Tindakan itu tidak hanya di dasari oleh kepentingan politik-ekonomi para pihak, tetapi juga adat istiadat masyarakat yang menganggap antinomi itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Perihal bagaimana manusia berinteraksi dengan makhluk hidup lain, pastilah ada batas-batas yang harus diindahkan. Dalam hal manusia melakukan tindak kejahatan terhadap hewan, maka akan dikenakan hukuman pidana terhadapnya dan tidak berlaku gugatan perdata. Di Indonesia, peraturan mengenai larangan melakukan kejahatan terhadap hewan secara eksplisit terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 yang berbunyi:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

Ke-1.    barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

Ke-2.    barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Aturan dalam pasal itu secara tidak langsung juga menjadi salah satu bentuk upaya preventif terjadinya kejahatan terhadap hewan. Ketentuan hukum lainnya, terdapat dalam kaidah heteronom dan otonom, antara lain pada:

  1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66ayat (1) menyatakan:[7]

“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.”

  1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Pasal 18 menyatakan:[8]

“Untuk kegiatan perdagangan, tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi dan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam.”

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 92 menyatakan:[9]

“Setiap orang dilarang untuk:

  1. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
  2. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
  3. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  4. memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuannya; dan
  5. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.”

Aturan nomor 1 s.d 3 ditujukan untuk hewan yang tidak dilindungi. Sedangkan aturan pada nomor 4 ditujukan untuk hewan yang dilindungi oleh negara.

  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) menyatakan:[10]

 “Setiap orang dilarang untuk:

  1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pasal 40 ayat (2)

“Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Aturan hukum yang telah dipaparkan di atas memang sudah mencerminkan adanya upaya preventif pemerintah dalam melindungi hewan agar manusia tidak secara sewenang-wenang memperlakukan hewan dengan cara yang tidak wajar. Maraknya kejahatan terhadap hewan mempertanyakan efektivitas keberlakuan segala aturan hukum tersebut. Beberapa aspek yang harus ditelaah, yaitu keberlakuan sanksi pidana maupun administratif, sisi kuantitas aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan, dan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 302 KUHP tersebut termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Sehingga dapat dilakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap hewan melalui pengajuan laporan kepada kepolisian terlebih dahulu sesuai Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2009.[11] Muncul beberapa latar belakang mengapa manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan terhadap hewan, salah satunya melalui peran psikologi manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mark D. Griffiths menunjukkan bahwa ada banyak tipe kejahatan terhadap hewan (acts of Intentional Animal Torture and Cruelty/IATC), yakni meliputi (i) individu-individu yang melakukan tindakan itu atas dasar ritual keagamaan ataupun adat istiadat; (ii) sebagai bagaian dari karya seni (contohnya dalam pembuatan film ‘Cannibal Holocaust’ yang menunjukkan adegan pembunuhan binatang); (iii) keadaan psikologis yang menyimpang (seperti anti sosial, tidak peka dengan sekitarnya, dan terjebak dalam tindakan penganiayaan terhadap hewan ‘zoosadism’); dan atau (iv) mereka memiliki orientasi seksual menyimpang yang kejam (seperti hasrat seksual terhadap binatang-binatang kecil). Adapula penelitian yang menunjukkan bahwa di beberapa lingkungan, IATC terkadang digunakan untuk memaksa, mengawasi, dan mengintimidasi wanita dan atau anak-anak agar mereka diam ketika mereka mendapatkan pelecehan seksual di rumah.[12]

Saat ini, belum ada aturan hukum baku yang memuat kategori tindakan kejahatan terhadap hewan yang menjadi pedoman penegakan hukum secara universal. Menurut Animal Rights Action, tipe-tipe kejahatan terhadap hewan meliputi (i) fur-farming (animals skinned alive/pengulitan hewan hidup) dengan tujuan komersil; (ii) adu binatang (seperti adu anjing, kuda, dsb); (iii) hewan sebagai objek percobaan penelitian; (iv) crush videos yang menunjukkan penyiksaan terhadap hewan-hewan kecil seperti anak anjing dan anak kucing (viewing pleasure of sick and depraved individuals); (v) melukai binatang ‘animal abuse’ (seperti pada anjing yang berekor panjang dan digunakan untuk berburu dan perlombaan ‘greyhound’); (vi) menggunakan hewan langka untuk pengobatan tradisional; (vii) penjualan daging yang seharusnya bukan untuk konsumsi publik (seperti daging anjing dan kucing); (vii) penyembelihan hewan masal di tempat penyembelihan (seperti pada industri daging ‘slaughter house’); (viii) industri peternakan ‘factory farming’ yang menciptakan tempat hidup hewan yang tidak layak; (ix) tindakan kejam dalam pengendalian jumlah hewan yang melebihi kapasitas; (x) penyiksaan terhadap binatang untuk keperluan ritual adat; (xi) perdagangan hewan peliharaan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan hewan; (xii) membebaskan hewan atau menjadikannya hewan liar; (xiii) perburuan liar dengan tujuan memperdagangkan daging hewan yang dilindungi ‘the bush meat trade’, (xiv) penjualan gading ‘the ivory trade’; (xv) perusahaan yang membunuh beberapa hewan dalam satu tempat dengan menerima upah atas permintaan untuk membunuh hewan-hewan tersebut ‘canned hunts & trophy hunting’; (xvi) electric shock dog collars yang digunakan untuk memberhentikan gonggongan anjing.[13]

Ketika membahasa mengenai kejahatan terhadap hewan, tidak hanya berupa tindakan penyiksaan secara fisik maupun mental, namun seharusnya juga terkait faktor eksternal di luar tubuh hewan yang turut membuat keberadaannya tetap lestari, yakni habitat asli. Pihak yang secara sengaja merusak habitat asli hewan-hewan yang dilindungi, seperti gajah, badak, hiu, orangutan, dsb dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap hewan. Habitat merupakan hak dasar hewan sebagai makhluk hidup untuk tinggal dan melestarikan jenisnya. Tentu saja upaya penyelenggaraan kepentingan para pihak harus memperhatikan asas keanekaragaman hayati[14] sesuai Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 memuat banyak spesies hewan yang dilindungi memiliki habitat asli di luar kawasan yang dilindungi. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan seringkali membuka lahan, yaitu membakar hutan dengan tujuan digunakan sebagai area persawahan. Misalnya, terdapat 75% habitat asli orangutan tidak memiliki perlindungan hukum. Dengan demikian, keberadaan spesies tersebut di luar kawasan yang dilindungi membuat kejahatan terhadap hewan akan tetap terjadi. Bahkan masyarakat setempat seolah menguasai hewan langka tersebut yang berada di wilayah mereka.[15]

Kurangnya efektivitas hukuman pada peraturan perundang-undangan membuat kejahatan terhadap hewan masih banyak terjadi. Penyebabnya antara lain, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tidak mengatur mengenai perdagangan spesies hewan laut dan hewan yang tidak dilindungi, serta tidak diatur pula mengenai spesies hewan yang berada di luar kawasan yang dilindungi.[16] Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan terhadap hewan yang hidup dalam kawasan tersebut. Di satu sisi masyarakat setempat menganggap hewan yang berada di wilayahnya adalah miliknya, di lain pihak – pemerintah sebagai instrumen negara harus melindungi dan melestarikan spesies tersebut agar tidak punah. Penyebab kedua, yaitu terkait keterbatasan sumber daya manusia yang turut terlibat dalam mendeteksi adanya tindak kejahatan terhadap hewan, mengingat jumlah polisi hutan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) tidak sebanding dengan luas area, terlebih kewenangan hukum mereka terbatas.[17] Penyebab ketiga terkait dengan penerapan hukuman atas tindak kejahatan terhadap hewan yang tidak memberikan efek jera. Polisi dan Jaksa Penuntut Umum menggunakan ukuran “kerugian yang diderita negara” sebagai dasar penuntutan terhadap tersangka yang mana penentuannya sangat sulit.[18] Penyebab keempat adalah adanya batas yang sumir antara keberlakuan hukum adat dan hukum nasional dalam praktek.[19] Terlepas dari aturan mana yang lebih tinggi atau lebih mengikat untuk ditaati, maka pemerintah harus membuat batasan-batasan terkait perlakuan terhadap hewan yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat melalui aturan perundang-undangan.

Adapun penyebab yang paling krusial, yakni kurangnya upaya preventif yang dilakukan terkait penegakan hukum untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan terhadap hewan. Bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah (a) pencegahan berbasis lapangan melalui patroli individu yang bekerjasama dengan LSM maupun pihak swasta; (b) peningkatan pertukaran informasi dan pengelolaan data; serta (c) peningkatan kerjasama bilateral, regional, dan internasional guna menghasilkan perjanjian ekstradisi bersama yang dapat dijadikan aturan hukum bagi suatu negara untuk menangkap warga negara negara lain yang diduga telah melakukan tindak kejahatan terhadap hewan.[20]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan terhadap hewan atau animal cruelty masih banyak ditemukan, mulai dari perdagangan hewan langka hingga penyiksaan terhadap hewan demi kepentingan industri peternakan, pariwisata, hingga pemenuhan hasrat seksual yang menyimpang. Kerangka hukum yang telah ada belum mampu mencakup keseluruhan hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap hewan. Beberapa hal tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya terkait keberadaan fauna dilindungi di luar kawasan yang dilindungi, gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan,[21] serta batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang memanfaatkan hewan demi kepentingan ritual adat. Penegakan hukum atas tindak kejahatan terhadap hewan tidak saja berupa tindakan represif, namun mencakup pula tindakan pencegahan yang menentukan seberapa besar pengaruh keberadaan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Upaya preventif dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan bersama antara LSM dengan pihak pemerintah untuk mengawasi tindak-tanduk individu maupun pihak swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun nonekonomi yang bersangkut-paut dengan kelestarian hewan. Di samping itu, upaya represif juga harus dilakukan yakni dengan melakukan reformasi hukum terkait peraturan perundang-undangan yang saat ini masih dinilai gagal dalam prakteknya, sebab sanksi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kerusakan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, butuh peran serta seluruh stakeholder untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan bijak dengan alam, memperlakukan sesama makhluk hidup sesuai dengan hak dasarnya secara wajar, serta mengupayakan pelestarian hewan demi menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Elektronik

Jakarta Post. “China City Holds Dog-Meat Eating Festival Despite Protests.” http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/21/china-city-holds-dog-meat-eating-festival-despite-protests-.html. Diakses pada 31 Maret 2017 pukul 16.13 wib.

Jawa Pos. “Jual Beli Ikan Hiu di TPI Sungaibuntu.” http://www.jawapos.com/read/2017/01/19/ 103349/jual-beli-ikan-hiu-di-tpi-sungaibuntu. Diakses pada 31 Maret 2017 pukul 15.47 wib.

Tribun Travel. “Miris! Gajah di Taman Safari Ini Dipekerjakan untuk Cuci Mobil, Videonya Banjir Kecaman.” http://travel.tribunnews.com/2017/01/18/miris-gajah-di-taman-safari-ini-dipekerjakan-untuk-cuci-mobil-videonya-banjir-kecaman?page=all. Diakses pada 31 Maret 2017 pukul 15.50 wib.

Artikel Elektronik

Animal Rights Action. “Types of Animal Cruelty.” http://animalp-rights-action.com/animal-cruelty.html#TypesofAnimalCruelty. Diakses pada 2 April 2017 pukul 16.44 wib.

Griffiths, Mark D. “The Psychology of Animal Torture: Why would anyone want to deliberately inflict pain on animals?” https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201611/the-psychology-animal-torture. Diakses pada 29 Maret 2017 pukul 14.02 wib.

Hukum Online. “Jerat Hukum Penganiaya Binatang.” http://www.hukumonline.com/klinik /detail/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-penganiaya-binatang. Diakses pada 29 Maret 2017 pukul 13.46 wib.

Majalah Elektronik

Get Lost Magz. “Jangan Naiki Gajah!” http://getlostmagz.com/departure/jangan-naiki-gajah/. Diakses pada 31 Maret 2017 pukul 15.24 wib.

Jurnal

USAID. “Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum, Changes for Justice Project.” United States Agency for International Development.

World Agroforestry Centre (ICRAF). “Conservation Policies Versus Reality: Case Study of Flora, Fauna and Land Utilization by Local Communities in Gunung Halimun-Salak National Park.” ICRAF SEA Working Paper 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. PP No. 18 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804.

________. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. PP No. 95 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356.

________. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU No. 5 Tahun 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

_______­_. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU No. 18 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015.

________. Undang-Undang No. 32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Footnote

[1] Jawa Pos, “Jual Beli Ikan Hiu di TPI Sungaibuntu”, http://www.jawapos.com/read/2017/01/19/ 103349/jual-beli-ikan-hiu-di-tpi-sungaibuntu, diakses pada 31 Maret 2017 pukul 15.47 wib.

[2] Tribun Travel, “Miris! Gajah di Taman Safari Ini Dipekerjakan untuk Cuci Mobil, Videonya Banjir Kecaman,” http://travel.tribunnews.com/2017/01/18/miris-gajah-di-taman-safari-ini-dipekerjakan-untuk-cuci-mobil-videonya-banjir-kecaman?page=all, diakses pada 31 Maret 2017 pukul 15.50 wib. Program cuci mobil bahkan telah membuat Defense of Animals (IDA), sebuah organisasi perlindungan hewan internasional menjadikan Taman Safari Oregon sebagai satu dari 10 kebun binatang terburuk di Amerika Serikat.

[3] Get Lost Magz, “Jangan Naiki Gajah!” http://getlostmagz.com/departure/jangan-naiki-gajah/, diakses pada 31 Maret 2017 pukul 15.24 wib.

[4] Jakarta Post, “China City Holds Dog-Meat Eating Festival Despite Protests,” http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/21/china-city-holds-dog-meat-eating-festival-despite-protests-.html, diakses pada 31 Maret 2017 pukul 16.13 wib.

[5] World Agroforestry Centre (ICRAF), “Conservation Policies Versus Reality: Case Study of Flora, Fauna and Land Utilization by Local Communities in Gunung Halimun-Salak National Park,” ICRAF SEA Working Paper 2003 No. 4, hlm. 6.

[6] Ibid., hlm. 7.

[7] Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No. 18 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015.

[8] Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 18 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804.

[9] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, PP No. 95 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356.

[10] Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

[11] Hukum Online, “Jerat Hukum Penganiaya Binatang”, http://www.hukumonline.com/klinik /detail/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-penganiaya-binatang, diakses pada 29 Maret 2017 pukul 13.46 wib.

[12] Mark D. Griffiths Ph.D., “The Psychology of Animal Torture: Why would anyone want to deliberately inflict pain on animals?” https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201611/the-psychology-animal-torture, diakses pada 29 Maret 2017 pukul 14.02 wib.

[13] Animal Rights Action, “Types of Animal Cruelty,” http://animalp-rights-action.com/animal-cruelty.html#TypesofAnimalCruelty, diakses pada 2 April 2017 pukul 16.44 wib.

[14] Indonesia, Undang-Undang No. 32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Asas keanekaragaman hayati, yakni bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

[15] USAID, “Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum, Changes for Justice Project,” United States Agency for International Development, hlm. 30.

[16] Ibid., hlm. 29.

[17] Ibid., hlm. 31.

[18] Ibid., hlm. 36.

[19] Ibid., hlm. 34.

[20] Ibid., hlm. 41-44.

[21] Ibid., hlm. 43.

Don’t copy paste! Thank you. Have a good read∼ (Adelia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s